Peserta magang kini mendapatkan kepastian perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mengatur sejumlah hak dasar selama program pemagangan berlangsung, mulai dari uang saku, perlindungan keselamatan kerja, hingga jaminan sosial.
Ketentuan ini menjadi perhatian karena program magang sering dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan pengalaman kerja kepada lulusan baru dan pencari kerja. Namun, pelaksanaan pemagangan tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan perusahaan tanpa memperhatikan hak peserta.
Terdapat lima hak peserta magang yang wajib dipenuhi penyelenggara berdasarkan Pasal 37 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Selain memperoleh uang saku, peserta juga berhak mendapatkan bimbingan mentor, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan sertifikat setelah menyelesaikan program.
Mengenal UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang ini menjadi landasan baru dalam pengaturan ketenagakerjaan, termasuk memberikan kepastian mengenai penyelenggaraan program pemagangan.
Salah satu ketentuan yang mendapat perhatian adalah pengaturan hak peserta magang. Melalui aturan tersebut, kegiatan pemagangan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi kerja, bukan sekadar memenuhi kebutuhan tenaga operasional perusahaan.
Beberapa ketentuan penting dalam UU tersebut meliputi:
- Kepastian status peserta: Pemagangan diperuntukkan bagi pencari kerja yang tidak berstatus sebagai pekerja atau buruh di perusahaan penyelenggara.
- Perjanjian tertulis: Program pemagangan harus didasarkan pada perjanjian antara peserta dan penyelenggara.
- Perlindungan peserta: Penyelenggara wajib memenuhi hak peserta selama mengikuti program.
- Batas waktu: Durasi pemagangan ditetapkan paling lama enam bulan.
- Peningkatan kompetensi: Kegiatan magang harus dilaksanakan berdasarkan program pelatihan yang terarah.
Hak Mendapatkan Bimbingan Mentor Selama Magang
Hak pertama peserta magang adalah memperoleh bimbingan dari mentor sesuai kurikulum pemagangan. Pendampingan tersebut diperlukan agar kegiatan magang benar-benar memberikan pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan.
Bimbingan mentor bukan sekadar pengawasan terhadap kehadiran peserta. Penyelenggara perlu memastikan terdapat proses pembelajaran yang membantu peningkatan kompetensi kerja.
Beberapa bentuk bimbingan yang perlu diperoleh meliputi:
- Pengenalan pekerjaan: Penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab, dan prosedur kerja.
- Pendampingan praktik: Arahan ketika menjalankan kegiatan sesuai bidang pemagangan.
- Evaluasi kemampuan: Penilaian terhadap perkembangan keterampilan peserta.
- Pemberian masukan: Penjelasan mengenai kekurangan dan hal yang perlu ditingkatkan.
Dengan adanya mentor, kegiatan pemagangan diharapkan tidak berubah menjadi pekerjaan rutin tanpa proses pembelajaran. Peserta perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sesuai tujuan program.
Hak Mendapatkan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Hak kedua adalah memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 selama mengikuti program pemagangan. Ketentuan ini berlaku untuk memastikan kegiatan pelatihan berlangsung dalam lingkungan yang aman.
Perlindungan K3 menjadi penting karena peserta magang dapat ditempatkan di berbagai bidang pekerjaan, termasuk industri, manufaktur, konstruksi, dan sektor yang memiliki risiko kecelakaan.
Bentuk perlindungan K3 yang perlu diperhatikan antara lain:
- Alat pelindung diri: Penyediaan perlengkapan keselamatan sesuai risiko pekerjaan.
- Petunjuk keselamatan: Penjelasan mengenai prosedur kerja yang aman.
- Lingkungan kerja: Penyediaan tempat pelatihan yang memperhatikan standar keselamatan.
- Penanganan keadaan darurat: Informasi mengenai prosedur ketika terjadi kecelakaan atau kondisi berbahaya.
Perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara pemagangan. Peserta juga berkewajiban mengikuti instruksi keselamatan dan ketentuan kerja yang telah ditetapkan.
Hak Mendapatkan Uang Saku Selama Pemagangan
Uang saku menjadi salah satu hak penting peserta magang yang diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemberian uang saku merupakan kewajiban penyelenggara sebagai bagian dari pemenuhan hak peserta selama mengikuti kegiatan pemagangan.
Ketentuan mengenai uang saku juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut, uang saku mencakup biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait uang saku meliputi:
- Biaya transportasi: Dukungan untuk kebutuhan perjalanan menuju lokasi pemagangan.
- Uang makan: Bantuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
- Insentif: Komponen uang saku yang diberikan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian pemagangan.
Besaran uang saku perlu dicantumkan dalam perjanjian pemagangan. Tidak terdapat satu nominal nasional yang berlaku seragam untuk seluruh program magang berdasarkan ketentuan umum tersebut.
Karena itu, informasi mengenai jumlah uang saku, jadwal pembayaran, dan mekanisme pemberian perlu diperiksa sebelum program dimulai.
Hak Mendapatkan Jaminan Sosial JKK dan JKM
Hak berikutnya adalah memperoleh kepesertaan dalam program jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Perlindungan ini diberikan untuk mengurangi risiko ekonomi yang dapat muncul akibat kecelakaan kerja maupun kematian peserta.
Penyelenggara pemagangan memiliki kewajiban mengikutsertakan peserta dalam kedua program jaminan sosial tersebut.
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang berkaitan dengan kegiatan kerja atau pemagangan.
Manfaat perlindungan JKK meliputi:
- Pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program.
- Penanganan medis akibat kecelakaan kerja.
- Santunan apabila terjadi kondisi yang memenuhi persyaratan manfaat.
- Perlindungan terhadap risiko kecelakaan selama kegiatan pemagangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jaminan Kematian (JKM)
JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sesuai ketentuan program.
Manfaat JKM antara lain:
- Santunan kematian.
- Santunan berkala sesuai ketentuan.
- Biaya pemakaman.
- Manfaat beasiswa bagi anak apabila memenuhi persyaratan program.
Kepesertaan JKK dan JKM merupakan bagian dari kewajiban penyelenggara. Informasi mengenai status kepesertaan perlu dipastikan sejak awal agar perlindungan dapat berjalan selama masa pemagangan.
Hak Mendapatkan Sertifikat Setelah Magang Selesai
Hak kelima adalah memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti program. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa peserta telah menyelesaikan kegiatan pelatihan di perusahaan atau lembaga penyelenggara.
Sertifikat pemagangan dapat menjadi dokumen pendukung ketika mengikuti proses rekrutmen atau melamar pekerjaan berikutnya.
Beberapa manfaat sertifikat pemagangan antara lain:
- Bukti pengalaman: Menunjukkan pengalaman mengikuti kegiatan pemagangan.
- Dokumen pendukung lamaran: Dapat dilampirkan ketika mengikuti proses rekrutmen.
- Rekam jejak kompetensi: Menjadi bukti pernah mengikuti program pelatihan tertentu.
- Pengembangan karier: Membantu memperkuat portofolio pengalaman kerja.
Penyelenggara juga memiliki kewajiban melakukan evaluasi terhadap peserta. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bagian dari penilaian pencapaian kompetensi selama program berlangsung.
Batas Waktu Magang Maksimal Enam Bulan
Selain mengatur lima hak peserta, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga menetapkan batas waktu pelaksanaan pemagangan. Berdasarkan Pasal 38, program magang paling lama berlangsung selama enam bulan.
Ketentuan ini memberikan kepastian mengenai durasi pelatihan dan mencegah pemagangan berlangsung tanpa batas waktu yang jelas.
Berikut ketentuan waktu pemagangan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026.
| Indikator | Ketentuan |
|---|---|
| Durasi maksimal magang | 6 bulan |
| Waktu kerja maksimal per hari | 8 jam |
| Waktu kerja maksimal per minggu | 40 jam |
| Dasar pelaksanaan | Perjanjian pemagangan tertulis |
| Pembagian teori dan praktik | Berdasarkan perjanjian pemagangan |
Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program:
- Durasi pemagangan tidak boleh melebihi enam bulan.
- Waktu kegiatan maksimal delapan jam dalam satu hari.
- Total kegiatan maksimal 40 jam dalam satu minggu.
- Perbandingan antara pelatihan teori dan praktik harus mengikuti prinsip proporsionalitas.
Pengaturan tersebut bertujuan memastikan kegiatan magang tetap berorientasi pada pembelajaran dan peningkatan kompetensi.
Perjanjian Pemagangan Wajib Dibuat Secara Tertulis
Perjanjian pemagangan menjadi dasar pelaksanaan program antara peserta dan penyelenggara. Dokumen ini penting karena memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme kegiatan selama masa pemagangan.
Berdasarkan Pasal 37 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, peserta dan penyelenggara wajib memiliki perjanjian pemagangan tertulis.
Beberapa informasi yang perlu diperhatikan dalam perjanjian meliputi:
- Identitas peserta dan penyelenggara.
- Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Program serta tujuan pemagangan.
- Jangka waktu kegiatan.
- Besaran dan mekanisme pemberian uang saku.
- Ketentuan pelaksanaan dan evaluasi program.
Perjanjian tersebut bukan sekadar dokumen administrasi. Keberadaannya menjadi dasar untuk memastikan kegiatan magang berlangsung sesuai ketentuan hukum.
Status Magang Tidak Boleh Disalahgunakan Perusahaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemagangan bukan merupakan hubungan kerja. Program tersebut diperuntukkan bagi pencari kerja untuk memperoleh kompetensi tertentu melalui pelatihan.
Namun, terdapat ketentuan penting apabila perusahaan menyelenggarakan pemagangan tanpa perjanjian tertulis. Berdasarkan Pasal 37 ayat (10), pemagangan yang tidak dilaksanakan melalui perjanjian pemagangan dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh perusahaan bersangkutan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menggunakan label magang untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:
- Program harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas.
- Peserta harus memperoleh bimbingan sesuai kurikulum.
- Perjanjian pemagangan harus dibuat secara tertulis.
- Hak peserta wajib dipenuhi oleh penyelenggara.
- Kegiatan magang tidak boleh dijadikan pengganti tenaga kerja reguler.
Dengan adanya ketentuan tersebut, program pemagangan diharapkan berjalan secara transparan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tenaga kerja.
Penutup
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan kepastian mengenai hak peserta magang di Indonesia. Terdapat lima hak utama yang wajib dipenuhi penyelenggara, yakni bimbingan mentor, perlindungan K3, uang saku, jaminan sosial JKK dan JKM, serta sertifikat pemagangan.
Selain itu, kegiatan pemagangan dibatasi maksimal enam bulan dengan waktu paling lama delapan jam sehari dan 40 jam seminggu. Perjanjian tertulis juga menjadi syarat penting agar pelaksanaan program memiliki dasar hukum yang jelas.
Ketentuan tersebut diharapkan mendorong perusahaan menyelenggarakan program magang yang lebih berkualitas dan berorientasi pada peningkatan kompetensi. Dengan pemenuhan hak peserta, kegiatan pemagangan dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus persiapan memasuki dunia kerja.