Home » Berita Terkini » UMP Jakarta 2026 Resmi Naik Jadi Rp5,72 Juta, Cek Besaran Terbaru dan Aturan Pengupahan

UMP Jakarta 2026 Resmi Naik Jadi Rp5,72 Juta, Cek Besaran Terbaru dan Aturan Pengupahan

Smallest FontLargest Font

Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan 6,17 persen dibandingkan UMP DKI Jakarta 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp5.396.761.

Penetapan UMP Jakarta 2026 dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 24 Desember 2025. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan atas aturan pengupahan.

Besaran UMP Jakarta 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan menjadi acuan upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Selain kenaikan upah, terdapat ketentuan mengenai struktur dan skala upah, upah minimum sektoral, serta perlindungan hak pekerja yang perlu diperhatikan.

UMP Jakarta 2026 Resmi Ditetapkan Rp5,72 Juta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan besaran UMP Jakarta 2026 melalui keputusan gubernur. Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja.

Berdasarkan pengumuman resmi Pemprov DKI Jakarta, UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 setiap bulan. Nilai tersebut menjadi salah satu upah minimum provinsi tertinggi di Indonesia pada 2026.

Beberapa informasi penting mengenai UMP Jakarta 2026 meliputi:

  • Besaran UMP: Rp5.729.876 per bulan.
  • Tahun penetapan: 2025 untuk pemberlakuan 2026.
  • Tanggal penetapan: 23 Desember 2025 melalui keputusan gubernur.
  • Tanggal pengumuman: 24 Desember 2025.
  • Tanggal berlaku: 1 Januari 2026.
  • Kenaikan: 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026. Dokumen hukum tersebut tercatat berstatus berlaku dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DKI Jakarta.

Perbandingan UMP Jakarta 2025 dan 2026

Kenaikan UMP Jakarta 2026 memberikan tambahan penghasilan minimum sebesar Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan pengupahan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.

Berikut perbandingan besaran UMP Jakarta selama dua tahun terakhir.

BACA JUGA:  Rekrutmen Kemenkes 2026 Dibuka, Ini Formasi dan Jadwal Seleksinya

Dari perbandingan tersebut, terdapat beberapa hal penting:

  • UMP Jakarta 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp333.115.
  • Persentase kenaikan mencapai 6,17 persen.
  • Besaran terbaru menjadi acuan upah minimum pekerja sesuai ketentuan masa kerja.

Kenaikan ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan hidup dan perubahan harga barang serta jasa di wilayah Jakarta.

Alasan UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen

Penetapan UMP Jakarta 2026 tidak dilakukan secara sepihak. Pemerintah daerah membahas besaran kenaikan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kepentingan dunia usaha.

Dalam proses perhitungannya, Pemprov DKI Jakarta menggunakan nilai alfa sebesar 0,75. Nilai tersebut menjadi bagian dari formula penghitungan kenaikan upah minimum berdasarkan ketentuan nasional.

Beberapa pertimbangan dalam penetapan UMP Jakarta 2026 antara lain:

  • Pertumbuhan ekonomi daerah: Menjadi salah satu indikator dalam perhitungan penyesuaian upah.
  • Tingkat inflasi: Mempertimbangkan perubahan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli pekerja.
  • Kondisi ketenagakerjaan: Memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlanjutan lapangan kerja.
  • Kemampuan dunia usaha: Menjaga agar kenaikan upah tetap mempertimbangkan kondisi perusahaan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa kenaikan UMP diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan ekonomi daerah. Jakarta+1

Kapan UMP Jakarta 2026 Mulai Berlaku?

Pemberlakuan UMP Jakarta 2026 dimulai pada 1 Januari 2026. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 23 Desember 2025.

Artinya, perusahaan yang termasuk dalam cakupan aturan wajib menyesuaikan pembayaran upah minimum sejak tanggal pemberlakuan tersebut.

Berikut rincian waktu penetapan UMP Jakarta 2026:

Pekerja perlu memahami bahwa tanggal penetapan berbeda dengan tanggal pemberlakuan. Besaran UMP Jakarta 2026 mulai menjadi acuan pengupahan sejak awal Januari 2026.

Aturan UMP Jakarta 2026 untuk Pekerja dan Perusahaan

Ketentuan UMP Jakarta 2026 mengatur kewajiban perusahaan dalam memberikan upah sesuai standar minimum. Namun, penerapan upah minimum juga mempertimbangkan masa kerja pekerja.

Berdasarkan keputusan gubernur, ketentuan UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang berlaku.
  • UMP menjadi standar minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
  • Perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah.
  • Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih menggunakan pedoman struktur dan skala upah.
  • Perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Ketentuan mengenai larangan pembayaran di bawah UMP dan penerapan struktur serta skala upah tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 202

BACA JUGA:  PPG Calon Guru 2026 Gelombang 2, Ini Jadwal Lapor Diri dan Perkuliahan

UMP Jakarta 2026 Berbeda dengan Upah Minimum Sektoral

Selain UMP Jakarta 2026, terdapat ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk bidang usaha tertentu. UMSP merupakan standar upah minimum yang ditetapkan berdasarkan karakteristik sektor usaha dan berlaku sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMSP 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 33 Tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan pada 20 Januari 2026 dan berlaku surut mulai 1 Januari 2026.

Daftar sektor yang memiliki UMSP Jakarta 2026

Terdapat tujuh kelompok sektor usaha yang masuk dalam ketentuan upah minimum sektoral Jakarta 2026, yaitu:

  • Industri pengolahan.
  • Konstruksi.
  • Informasi dan komunikasi.
  • Aktivitas keuangan dan asuransi.
  • Pengangkutan dan pergudangan.
  • Penyediaan akomodasi dan makan minum.
  • Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Besaran UMSP setiap bidang usaha tidak selalu sama. Penentuan nominalnya mengikuti lampiran Keputusan Gubernur Nomor 33 Tahun 2026.

Perbedaan UMP dan UMSP Jakarta

Perbedaan utama UMP dan UMSP terletak pada cakupan penerapan serta besaran upah minimum yang ditetapkan.

Aspek UMP UMSP
Cakupan Provinsi Sektor usaha tertentu
Dasar penetapan Keputusan gubernur Keputusan gubernur
Penerapan Umum sesuai ketentuan Sektor yang ditetapkan
Masa kerja Kurang dari 1 tahun Kurang dari 1 tahun
Besaran Rp5.729.876 Sesuai sektor

Dengan demikian, pekerja di sektor yang memiliki ketentuan UMSP perlu memperhatikan standar sektoral yang berlaku. Perusahaan tidak boleh menggunakan UMP sebagai alasan untuk membayar lebih rendah dari UMSP apabila ketentuan sektoral tersebut berlaku.

Cara Menghitung Kenaikan Gaji Berdasarkan UMP Jakarta 2026

Besaran UMP Jakarta 2026 dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami perubahan standar upah minimum dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan nominalnya mencapai Rp333.115 atau setara 6,17 persen.

Perhitungan sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan besaran UMP 2025 dan UMP 2026.

Simulasi perhitungan kenaikan UMP

Berikut rincian perhitungannya:

  • UMP Jakarta 2025: Rp5.396.761.
  • UMP Jakarta 2026: Rp5.729.876.
  • Selisih kenaikan: Rp333.115.
  • Persentase kenaikan: sekitar 6,17 persen.

Apakah semua pekerja otomatis mendapatkan kenaikan 6,17 persen?

Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan kenaikan gaji dengan persentase yang sama. UMP merupakan standar minimum, bukan ketentuan bahwa setiap perusahaan harus menaikkan seluruh gaji karyawan sebesar 6,17 persen.

Hal yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun menggunakan ketentuan upah minimum yang berlaku.
  • Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
  • Kenaikan gaji pekerja yang sudah menerima upah di atas UMP tidak otomatis harus mengikuti persentase kenaikan UMP.
  • Perusahaan wajib memperhatikan ketentuan pengupahan dan larangan menurunkan upah yang sudah lebih tinggi dari UMP.

Cara Mengadukan Perusahaan yang Membayar di Bawah UMP Jakarta 2026

Pembayaran upah di bawah ketentuan minimum dapat menjadi persoalan ketenagakerjaan yang perlu ditangani sesuai peraturan. Pekerja yang mengalami dugaan pelanggaran dapat menempuh jalur pengaduan melalui instansi ketenagakerjaan.

BACA JUGA:  Cara Memunculkan Fitur DANA Cicil, Begini Cara Ajukan Aksesnya

Sebelum mengajukan pengaduan, sejumlah bukti sebaiknya disiapkan agar pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih jelas.

Dokumen yang perlu disiapkan

Beberapa dokumen pendukung yang dapat digunakan antara lain:

  • Perjanjian kerja atau surat pengangkatan.
  • Slip gaji selama beberapa bulan.
  • Bukti transfer pembayaran gaji.
  • Data jabatan dan masa kerja.
  • Bukti komunikasi mengenai pembayaran upah.
  • Dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Tahapan menyampaikan pengaduan

Berikut langkah yang dapat ditempuh:

  1. Periksa nominal upah yang diterima berdasarkan ketentuan UMP atau UMSP yang berlaku.
  2. Cocokkan masa kerja dengan ketentuan pengupahan.
  3. Siapkan dokumen perjanjian kerja dan bukti pembayaran.
  4. Sampaikan persoalan kepada bagian personalia atau manajemen perusahaan.
  5. Apabila tidak memperoleh penyelesaian, ajukan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi ketenagakerjaan yang berwenang.
  6. Ikuti proses pemeriksaan dan penyelesaian perselisihan sesuai prosedur.

Pengaduan sebaiknya disertai informasi perusahaan, kronologi kejadian, serta bukti pembayaran. Penanganan selanjutnya mengikuti kewenangan pengawas ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Program Bantuan dan Fasilitas untuk Pekerja Jakarta 2026

Kebijakan pengupahan di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan kenaikan UMP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah dukungan untuk membantu pekerja menghadapi kebutuhan hidup di wilayah perkotaan.

Dalam keputusan UMP Jakarta 2026, terdapat kebijakan bantuan bagi pekerja yang memenuhi persyaratan tertentu. Dukungan tersebut mencakup layanan transportasi, pangan, dan biaya personal pendidikan.

Bentuk dukungan pemerintah daerah

Beberapa program yang disebutkan dalam kebijakan tersebut meliputi:

  • Bantuan layanan transportasi: Dukungan untuk mengakses transportasi publik sesuai ketentuan program.
  • Penyediaan pangan dengan harga murah: Upaya membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
  • Biaya personal pendidikan: Dukungan untuk kebutuhan pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan.

Kriteria penerima bantuan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025, terdapat sejumlah kriteria pekerja yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

  • Memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta.
  • Memiliki gaji paling besar 1,15 kali UMP.
  • Tidak dibatasi berdasarkan masa kerja.
  • Memenuhi persyaratan tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876, batas penghasilan 1,15 kali UMP secara matematis mencapai sekitar Rp6.589.357,40. Namun, pemenuhan batas penghasilan saja tidak otomatis menjadikan pekerja sebagai penerima bantuan karena masih terdapat persyaratan lain.

Penutup

UMP Jakarta 2026 telah resmi ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan. Nilai tersebut mengalami kenaikan 6,17 persen atau bertambah Rp333.115 dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp5.396.761.

Ketentuan pengupahan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025. Selain UMP, terdapat UMSP untuk tujuh kelompok sektor usaha tertentu yang memiliki ketentuan upah minimum tersendiri.

Informasi mengenai UMP Jakarta 2026 penting dipahami oleh pekerja maupun perusahaan agar pelaksanaan pembayaran upah sesuai peraturan. Pemahaman mengenai masa kerja, struktur dan skala upah, serta ketentuan sektoral juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penerapan kebijakan pengupahan.

Ringkasan informasi penting:

  • UMP Jakarta 2026: Rp5.729.876.
  • Kenaikan: 6,17 persen.
  • Tambahan nominal: Rp333.115.
  • Mulai berlaku: 1 Januari 2026.
  • Dasar hukum: Kepgub DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025.