Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Besaran pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja, upah yang menjadi dasar perhitungan, serta alasan terjadinya PHK.
Pada 28 Oktober 2026, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru tersebut mengatur kembali perlindungan pekerja, termasuk hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ketika hubungan kerja berakhir.
Bagi pekerja dengan masa kerja 1-9 tahun, besaran dasar uang pesangon berkisar antara 2 hingga 9 bulan upah. Namun, jumlah yang diterima tidak selalu sama dengan angka tersebut karena masih dipengaruhi faktor pengali sesuai alasan PHK dan komponen hak lainnya.
Aturan Pesangon PHK Terbaru 2026
Ketentuan pesangon terbaru perlu diperhatikan setelah terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 dan mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 serta sebagian ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan penting dalam aturan baru tersebut meliputi:
- Hak pesangon: Pemberi kerja wajib membayar hak pekerja akibat PHK sesuai ketentuan.
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK): Diberikan berdasarkan masa kerja yang telah memenuhi ketentuan.
- Uang penggantian hak (UPH): Meliputi hak tertentu yang belum diterima pekerja.
- Faktor pengali: Besaran pembayaran disesuaikan dengan alasan terjadinya PHK.
- Dasar perhitungan: Mengacu pada komponen upah yang ditentukan undang-undang.
Dengan demikian, perhitungan pesangon tidak cukup hanya melihat lama bekerja. Alasan PHK dan ketentuan yang berlaku pada hubungan kerja juga menentukan besaran hak akhir.
Tabel Pesangon PHK Masa Kerja 1-9 Tahun
Besaran dasar uang pesangon diatur berdasarkan kelompok masa kerja. Semakin lama masa kerja, semakin besar jumlah bulan upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon.
Berikut rincian uang pesangon berdasarkan Pasal 232 UU Nomor 27 Tahun 2026:
| Masa Kerja | Besaran Uang Pesangon |
|---|---|
| 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun hingga kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun hingga kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun hingga kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun hingga kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun hingga kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun hingga kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun hingga 9 tahun | 9 bulan upah |
Beberapa hal yang perlu dipahami dari tabel tersebut:
- Masa kerja 1 tahun memperoleh dasar pesangon 2 bulan upah.
- Masa kerja 3 tahun memperoleh dasar pesangon 4 bulan upah.
- Masa kerja 5 tahun memperoleh dasar pesangon 6 bulan upah.
- Masa kerja 7 tahun memperoleh dasar pesangon 8 bulan upah.
- Masa kerja 8 tahun atau lebih memperoleh dasar pesangon 9 bulan upah.
Angka tersebut merupakan besaran dasar uang pesangon, bukan otomatis jumlah akhir yang diterima setelah PHK.
Tambahan Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Korban PHK
Selain uang pesangon, pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun juga berhak memperoleh Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sesuai ketentuan dan alasan PHK. Komponen ini menjadi tambahan perhitungan yang membuat total kompensasi lebih besar daripada uang pesangon saja.
Rincian UPMK berdasarkan masa kerja 1-9 tahun adalah sebagai berikut:
| Masa Kerja | Uang Penghargaan Masa Kerja |
|---|---|
| 1 tahun hingga kurang dari 3 tahun | Tidak mendapat UPMK |
| 3 tahun hingga kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 tahun hingga kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 tahun | 4 bulan upah |
Ketentuan tersebut memiliki beberapa poin penting:
- Masa kerja di bawah tiga tahun belum memperoleh UPMK berdasarkan tabel masa kerja.
- Masa kerja tiga sampai kurang dari enam tahun mendapatkan dua bulan upah.
- Masa kerja enam sampai kurang dari sembilan tahun mendapatkan tiga bulan upah.
- Masa kerja sembilan tahun memperoleh empat bulan upah.
Dengan demikian, pekerja yang telah bekerja selama sembilan tahun memiliki hak dasar berupa sembilan bulan upah sebagai pesangon dan empat bulan upah sebagai UPMK, sebelum memperhitungkan faktor pengali dan uang penggantian hak.
Simulasi Perhitungan Pesangon PHK dengan Gaji Rp 5 Juta
Perhitungan pesangon dapat dilakukan dengan mengalikan jumlah bulan upah sesuai masa kerja. Sebagai ilustrasi, berikut simulasi untuk pekerja dengan upah per bulan sebesar Rp 5 juta dan asumsi faktor pengali pesangon serta UPMK masing-masing satu kali.
| Masa Kerja | Pesangon | UPMK | Total Dasar |
|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp 10 juta | Rp 0 | Rp 10 juta |
| 2 tahun | Rp 15 juta | Rp 0 | Rp 15 juta |
| 3 tahun | Rp 20 juta | Rp 10 juta | Rp 30 juta |
| 4 tahun | Rp 25 juta | Rp 10 juta | Rp 35 juta |
| 5 tahun | Rp 30 juta | Rp 10 juta | Rp 40 juta |
| 6 tahun | Rp 35 juta | Rp 15 juta | Rp 50 juta |
| 7 tahun | Rp 40 juta | Rp 15 juta | Rp 55 juta |
| 8 tahun | Rp 45 juta | Rp 15 juta | Rp 60 juta |
| 9 tahun | Rp 45 juta | Rp 20 juta | Rp 65 juta |
Simulasi tersebut belum memasukkan uang penggantian hak dan komponen lain yang mungkin berlaku. Besaran akhirnya juga dapat berubah apabila alasan PHK memiliki faktor pengali berbeda.
Contoh perhitungan:
- Masa kerja 3 tahun: 4 bulan pesangon ditambah 2 bulan UPMK. Totalnya 6 bulan upah atau Rp 30 juta.
- Masa kerja 6 tahun: 7 bulan pesangon ditambah 3 bulan UPMK. Totalnya 10 bulan upah atau Rp 50 juta.
- Masa kerja 9 tahun: 9 bulan pesangon ditambah 4 bulan UPMK. Totalnya 13 bulan upah atau Rp 65 juta.
Angka tersebut merupakan ilustrasi perhitungan dasar berdasarkan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026, bukan jaminan nominal pembayaran untuk seluruh kasus PHK.
Alasan PHK Bisa Memengaruhi Besaran Pesangon
Tidak semua korban PHK mendapatkan pembayaran dengan faktor pengali yang sama. UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur perbedaan hak berdasarkan alasan berakhirnya hubungan kerja.
Beberapa contoh ketentuan faktor pengali yang tercantum dalam undang-undang tersebut meliputi:
- Penggabungan perusahaan: Pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja berhak atas satu kali pesangon dan satu kali UPMK.
- Perusahaan tidak menerima pekerja setelah penggabungan: Hak pesangon ditetapkan dua kali, sedangkan UPMK satu kali.
- Perusahaan tutup akibat kerugian selama dua tahun berturut-turut: Pesangon satu kali dan UPMK satu kali.
- Perusahaan tutup permanen berdasarkan keputusan pemilik: Pesangon satu kali dan UPMK 1,5 kali.
- Keadaan memaksa atau force majeure: Pesangon satu kali dan UPMK satu kali.
- Perusahaan mengalami PKPU atau pailit: Pesangon satu kali dan UPMK satu kali.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa alasan PHK berpengaruh langsung terhadap jumlah kompensasi. Karena itu, perhitungan perlu mengacu pada penyebab PHK yang tercantum dalam dokumen resmi perusahaan.
Komponen Upah yang Digunakan untuk Menghitung Pesangon
Besaran pesangon PHK tidak dihitung dari seluruh penghasilan tanpa membedakan jenis tunjangan. Pasal 234 UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan komponen upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan UPMK.
Komponen upah yang diperhitungkan meliputi:
- Upah pokok: Gaji dasar yang diterima secara rutin berdasarkan perjanjian kerja.
- Tunjangan tetap: Tambahan penghasilan yang diberikan secara teratur kepada pekerja dan keluarganya.
- Upah harian: Dihitung dengan mengalikan upah sehari dengan 30 hari.
- Upah satuan hasil: Menggunakan rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir.
Sebagai contoh, pekerja menerima upah pokok Rp 4 juta dan tunjangan tetap Rp 1 juta setiap bulan. Dasar perhitungan pesangon menjadi Rp 5 juta, bukan hanya upah pokok Rp 4 juta.
Tunjangan tidak tetap yang bergantung pada kehadiran atau kondisi tertentu tidak otomatis dimasukkan ke dalam komponen dasar pesangon.
Uang Penggantian Hak yang Juga Berhak Diterima
Korban PHK tidak hanya berhak atas uang pesangon dan UPMK. Terdapat komponen lain berupa Uang Penggantian Hak (UPH) yang diberikan untuk mengganti hak pekerja yang belum diterima ketika hubungan kerja berakhir.
Berdasarkan Pasal 232 ayat (4), uang penggantian hak meliputi:
- Cuti tahunan: Hak cuti yang belum digunakan dan belum gugur.
- Ongkos perjalanan pulang: Biaya kepulangan pekerja dan keluarga ke tempat pekerja diterima bekerja.
- Hak tambahan lainnya: Komponen yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Besaran UPH tidak selalu sama bagi setiap pekerja karena bergantung pada hak yang masih tersisa dan ketentuan perusahaan. Oleh karena itu, komponen tersebut perlu dihitung secara terpisah dari pesangon dan UPMK.
Perubahan Penting dalam UU Ketenagakerjaan Terbaru 2026
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan hubungan kerja. Undang-undang ini juga menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain:
- Pengaturan ulang perlindungan pekerja: Ketentuan ketenagakerjaan dihimpun dalam undang-undang baru.
- Penguatan hak akibat PHK: Pengaturan pesangon, UPMK, dan UPH tercantum dalam Pasal 232.
- Ketentuan uang pisah: Pasal 233 mengatur uang pisah untuk alasan PHK tertentu sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
- Dana cadangan pesangon: Pasal 253 mengatur kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon bagi pemberi kerja, dengan pengecualian untuk usaha mikro dan kecil.
- Perlindungan dokumen pribadi: Pemberi kerja dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.
Ketentuan dana cadangan pesangon menjadi salah satu hal penting karena ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja akibat PHK. Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai dana tersebut masih harus dituangkan dalam peraturan pelaksanaan.
Cara Memastikan Perhitungan Pesangon PHK Sesuai Aturan
Perhitungan pesangon perlu diperiksa berdasarkan masa kerja, komponen upah, serta alasan pemutusan hubungan kerja. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui apakah jumlah pembayaran dari perusahaan sudah sesuai ketentuan.
Berikut langkah yang dapat dilakukan:
- Periksa tanggal mulai bekerja dan tanggal berakhirnya hubungan kerja.
- Pastikan masa kerja dihitung secara benar.
- Periksa slip gaji untuk mengetahui upah pokok dan tunjangan tetap.
- Identifikasi alasan PHK berdasarkan surat pemberitahuan perusahaan.
- Hitung uang pesangon berdasarkan masa kerja.
- Hitung UPMK apabila masa kerja telah memenuhi ketentuan.
- Periksa cuti tahunan yang belum diambil dan hak lain yang belum dibayarkan.
- Cocokkan hasil perhitungan dengan ketentuan perundang-undangan.
Apabila terjadi perbedaan perhitungan, penyelesaian dapat ditempuh melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Informasi ketenagakerjaan juga dapat diperiksa melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id.
Penutup
Besaran pesangon korban PHK dengan masa kerja 1-9 tahun menurut UU Nomor 27 Tahun 2026 berkisar antara dua hingga sembilan bulan upah sebagai dasar perhitungan. Pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun juga dapat memperoleh tambahan UPMK sesuai kelompok masa kerja yang telah ditetapkan.
Jumlah akhir kompensasi PHK tidak hanya ditentukan oleh lamanya bekerja. Faktor pengali berdasarkan alasan PHK, komponen upah, dan uang penggantian hak turut memengaruhi total pembayaran yang diterima.
Karena itu, perhitungan pesangon perlu mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan ketentuan pelaksanaannya. Pemeriksaan dokumen hubungan kerja serta rincian pembayaran menjadi bagian penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi.