Tabel simulasi pesangon PHK 2026 dapat menjadi acuan untuk memahami perkiraan hak finansial pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Besaran pesangon tidak selalu sama karena dipengaruhi masa kerja, upah yang menjadi dasar perhitungan, alasan PHK, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perhitungan pesangon PHK 2026 perlu memperhatikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Ketiga komponen tersebut memiliki ketentuan berbeda sehingga total hak yang diterima karyawan tidak cukup dihitung hanya dengan mengalikan gaji bulanan dan lama bekerja.
Simulasi pesangon berdasarkan masa kerja dan gaji berikut menggunakan contoh nominal untuk membantu memahami mekanisme perhitungan. Hasil akhirnya tetap perlu disesuaikan dengan alasan PHK, status hubungan kerja, komponen upah, dan aturan yang berlaku pada saat pemutusan hubungan kerja.
Apa Itu Pesangon PHK 2026?
Pesangon PHK merupakan salah satu bentuk hak finansial pekerja ketika hubungan kerja berakhir karena pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai hak tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya.
- Uang pesangon: pembayaran yang besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja dan ketentuan PHK.
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK): pembayaran bagi pekerja yang memenuhi persyaratan masa kerja tertentu.
- Uang penggantian hak (UPH): penggantian atas hak tertentu yang belum diterima dan wajib dibayarkan sesuai ketentuan.
Dasar Perhitungan Pesangon Berdasarkan Masa Kerja
Masa kerja menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan jumlah pesangon PHK. Ketentuan dasar uang pesangon dan UPMK memiliki tingkatan masa kerja yang berbeda.
Tabel uang pesangon berdasarkan masa kerja
Berikut tabel dasar uang pesangon berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Angka menunjukkan jumlah bulan upah sebelum penyesuaian berdasarkan alasan PHK.
- Perhitungan menggunakan upah sebagai dasar sesuai ketentuan peraturan.
- Hak akhir dapat berbeda karena faktor pengali yang berlaku pada alasan PHK tertentu.
| Masa Kerja | Uang Pesangon |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun hingga kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun hingga kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun hingga kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun hingga kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun hingga kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun hingga kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Tabel uang penghargaan masa kerja
UPMK dihitung berdasarkan masa kerja dengan ketentuan tersendiri. Berikut jumlah bulan upah sebagai dasar perhitungan.
- UPMK tidak otomatis sama dengan uang pesangon.
- Hak ini perlu diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap alasan PHK.
| Masa Kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 tahun hingga kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 tahun hingga kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 tahun hingga kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 tahun hingga kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 tahun hingga kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 tahun hingga kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 tahun hingga kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Tabel Simulasi Pesangon PHK 2026 Berdasarkan Gaji
Simulasi berikut menggunakan asumsi pekerja menerima upah bulanan Rp5 juta dan mengalami PHK dengan masa kerja berbeda. Angka yang ditampilkan merupakan ilustrasi uang pesangon dasar, bukan total hak akhir yang pasti diterima.
- Gaji Rp5 juta dipakai sebagai contoh perhitungan.
- Perhitungan belum memasukkan faktor pengali berdasarkan alasan PHK, UPMK, dan uang penggantian hak.
| Masa Kerja | Dasar Pesangon | Simulasi |
|---|---|---|
| 1 tahun | 2 bulan upah | Rp10.000.000 |
| 2 tahun | 3 bulan upah | Rp15.000.000 |
| 3 tahun | 4 bulan upah | Rp20.000.000 |
| 5 tahun | 6 bulan upah | Rp30.000.000 |
| 8 tahun | 9 bulan upah | Rp45.000.000 |
Simulasi untuk gaji berbeda
Nominal pesangon dasar juga dapat dihitung menggunakan upah bulanan yang berbeda. Tabel berikut menggunakan asumsi masa kerja 5 tahun, dengan hak pesangon dasar sebesar 6 bulan upah.
| Upah Bulanan | Dasar Pesangon | Nominal Simulasi |
|---|---|---|
| Rp3.000.000 | 6 bulan | Rp18.000.000 |
| Rp4.000.000 | 6 bulan | Rp24.000.000 |
| Rp5.000.000 | 6 bulan | Rp30.000.000 |
| Rp7.000.000 | 6 bulan | Rp42.000.000 |
| Rp10.000.000 | 6 bulan | Rp60.000.000 |
Cara Menghitung Total Hak Pesangon PHK
Perhitungan total pesangon PHK harus dilakukan dengan memisahkan setiap komponen hak yang relevan. Langkah ini membantu menghindari kekeliruan ketika membandingkan hasil simulasi dengan rincian pembayaran dari perusahaan.
- Langkah 1: tentukan upah bulanan yang menjadi dasar perhitungan sesuai ketentuan.
- Langkah 2: tentukan masa kerja hingga tanggal PHK.
- Langkah 3: hitung uang pesangon berdasarkan tabel masa kerja.
- Langkah 4: hitung UPMK apabila memenuhi ketentuan.
- Langkah 5: tambahkan uang penggantian hak dan komponen lain yang memang wajib dibayarkan.
Contoh perhitungan sederhana
Pekerja dengan upah dasar Rp5 juta dan masa kerja 5 tahun memiliki dasar uang pesangon 6 bulan upah atau Rp30 juta.
- Uang pesangon dasar: 6 × Rp5 juta = Rp30 juta.
- UPMK dasar: 2 × Rp5 juta = Rp10 juta.
- Jumlah ilustrasi kedua komponen: Rp40 juta, sebelum penyesuaian berdasarkan alasan PHK dan penambahan uang penggantian hak.
Komponen Upah untuk Menghitung Pesangon
Tidak semua pembayaran yang diterima setiap bulan otomatis menjadi dasar perhitungan pesangon. Komponen upah perlu diperiksa berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan dan struktur pengupahan yang berlaku.
- Upah pokok: gaji pokok sesuai perjanjian kerja atau ketentuan perusahaan.
- Tunjangan tetap: tunjangan yang dibayarkan secara teratur dan tidak bergantung pada kehadiran atau pencapaian tertentu.
- Tunjangan tidak tetap: pembayaran yang sifatnya bergantung pada kondisi tertentu, sehingga perlakuannya perlu diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku.
Faktor yang Memengaruhi Besaran Pesangon PHK 2026
Besaran akhir pesangon tidak hanya ditentukan oleh masa kerja dan gaji. Alasan PHK serta ketentuan hukum yang mengatur situasi tersebut juga berpengaruh terhadap hak yang wajib dibayarkan.
- Alasan PHK: pengali pesangon dapat berbeda untuk kondisi seperti efisiensi, penutupan perusahaan, atau sebab lainnya.
- Masa kerja: semakin lama masa kerja, semakin besar dasar pesangon atau UPMK sesuai tingkatannya.
- Komponen upah: dasar upah yang tepat menentukan nominal perhitungan.
- Hak lain yang belum dibayarkan: cuti tahunan yang belum gugur dan hak lain dapat masuk perhitungan apabila memenuhi persyaratan hukum.
Perbedaan Pesangon, UPMK, dan Uang Penggantian Hak
Ketiga komponen tersebut mempunyai fungsi berbeda dalam penyelesaian hak pekerja setelah PHK. Pemisahan komponen membantu memastikan perhitungan tidak hanya berfokus pada uang pesangon.
- Pesangon: ditentukan berdasarkan masa kerja dan faktor pengali sesuai alasan PHK.
- UPMK: diberikan berdasarkan ketentuan masa kerja tertentu.
- Uang penggantian hak: dapat meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Cara Memeriksa Hak Pesangon Jika Terjadi PHK
Pekerja dapat memeriksa rincian perhitungan sebelum menyetujui penyelesaian administrasi PHK. Dokumen pendukung diperlukan agar nominal yang dibayarkan dapat dibandingkan dengan dasar hukum dan ketentuan hubungan kerja.
- Periksa surat pemberitahuan PHK dan alasan pemutusan hubungan kerja.
- Cocokkan masa kerja dengan tanggal mulai dan berakhirnya hubungan kerja.
- Periksa slip gaji serta komponen upah yang digunakan sebagai dasar hitung.
- Minta rincian tertulis mengenai pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak.
- Simpan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta bukti pembayaran.
Penutup
Tabel simulasi pesangon PHK 2026 dapat membantu memperkirakan hak pekerja berdasarkan masa kerja dan gaji. Namun, nominal dalam simulasi merupakan gambaran awal dan tidak otomatis menjadi jumlah akhir yang wajib diterima.
Perhitungan yang akurat memerlukan pemeriksaan alasan PHK, dasar upah, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 dan peraturan terkait perlu dicocokkan dengan kondisi hubungan kerja yang bersangkutan.
Jika terdapat perbedaan perhitungan atau hak yang belum dibayarkan, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme bipartit dan prosedur perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan hukum. Informasi resmi dapat diperoleh melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan setempat.
