Home » Kesehatan » Berapa Kali JKP BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan? Ini Batas Klaim dan Syarat Terbarunya

Berapa Kali JKP BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan? Ini Batas Klaim dan Syarat Terbarunya

Smallest FontLargest Font

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini memberikan manfaat uang tunai, informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja untuk membantu pekerja kembali mendapatkan pekerjaan.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan program ini adalah berapa kali JKP BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan. Ketentuan pencairan JKP memiliki aturan tersendiri, termasuk batas pengajuan manfaat, masa kepesertaan, dan persyaratan bagi pekerja yang mengalami PHK.

JKP tidak sama dengan Jaminan Hari Tua (JHT) yang memiliki mekanisme pencairan berbeda. Karena itu, pemahaman mengenai batas pencairan JKP, besaran manfaat, dan prosedur klaim penting agar tidak terjadi kesalahan saat mengajukan hak sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berapa Kali JKP BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan?

JKP BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan paling banyak 3 kali selama masa usia kerja, sepanjang persyaratan kepesertaan dan pengajuan manfaat terpenuhi. Artinya, pekerja yang pernah menerima manfaat JKP masih berpeluang mengajukan klaim kembali apabila mengalami PHK pada kesempatan berikutnya dan memenuhi ketentuan masa iur.

Ketentuan mengenai batas pencairan tersebut tercantum dalam informasi program JKP BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pengajuan kedua dan ketiga, terdapat ketentuan masa iur minimal lima tahun sejak manfaat sebelumnya diterima.

Rincian batas pencairan JKP adalah sebagai berikut:

Pengajuan Ketentuan
Pertama Setelah memenuhi persyaratan masa iur
Kedua Minimal 5 tahun masa iur sejak menerima manfaat pertama
Ketiga Minimal 5 tahun masa iur sejak menerima manfaat kedua
Keempat Tidak diperbolehkan

Perlu diperhatikan, ketentuan teknis terbaru tetap harus mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2025 dan aturan pelaksanaannya.

Apa Saja Syarat Pencairan JKP BPJS Ketenagakerjaan?

Tidak semua pekerja yang mengalami PHK otomatis mendapatkan manfaat JKP. Terdapat sejumlah persyaratan kepesertaan dan administrasi yang harus dipenuhi sebelum pengajuan pencairan disetujui BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA:  Kemoterapi Kanker Bekerja Seperti Apa? Ini Tahapan Pengobatan dan Risiko yang Perlu Dipahami

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2025, persyaratan utama penerima manfaat JKP meliputi:

  • Warga Negara Indonesia (WNI): Kepesertaan harus tercatat menggunakan identitas kependudukan yang sah.
  • Batas usia: Belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar sebagai peserta JKP.
  • Masa iur: Memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam rentang 24 bulan kalender sebelum PHK.
  • Mengalami PHK: Pemutusan hubungan kerja harus dapat dibuktikan dengan dokumen resmi.
  • Bersedia bekerja kembali: Penerima manfaat harus memiliki keinginan untuk kembali bekerja atau berusaha mandiri.
  • Belum bekerja kembali: Pengajuan manfaat uang tunai mensyaratkan status belum bekerja.
  • Komitmen mencari pekerjaan: Peserta wajib memenuhi aktivitas pencarian kerja sesuai ketentuan program.

Persyaratan masa iur 12 bulan dihitung secara akumulatif dalam periode 24 bulan kalender. Dengan demikian, masa kerja dari beberapa perusahaan dapat diperhitungkan sepanjang pembayaran iuran JKP tercatat dan memenuhi ketentuan.

Berapa Lama JKP BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan?

Selain batas jumlah pengajuan, terdapat ketentuan mengenai lamanya manfaat uang tunai JKP diberikan. Berdasarkan perubahan aturan melalui PP Nomor 6 Tahun 2025, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan selama maksimal enam bulan.

Besaran manfaat yang diterima adalah 60 persen dari upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan tersebut menggunakan batas atas upah sebesar Rp5 juta.

Rincian ketentuan pencairan JKP sebagai berikut:

Sumber: PP Nomor 6 Tahun 2025 dan BPJS Ketenagakerjaan. Nilai maksimal merupakan simulasi berdasarkan batas upah Rp5 juta.

Contoh Perhitungan Uang JKP

Besaran manfaat JKP bergantung pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan. Berikut contoh perhitungan berdasarkan ketentuan 60 persen.

  • Upah Rp3 juta: manfaat JKP Rp1,8 juta per bulan.
  • Upah Rp4 juta: manfaat JKP Rp2,4 juta per bulan.
  • Upah Rp5 juta: manfaat JKP Rp3 juta per bulan.
  • Upah Rp6 juta: manfaat JKP tetap dihitung dari batas Rp5 juta, sehingga memperoleh Rp3 juta per bulan.

Dengan demikian, pekerja yang memiliki upah terakhir Rp6 juta tidak otomatis memperoleh manfaat Rp3,6 juta. Batas atas upah yang digunakan dalam perhitungan JKP adalah Rp5 juta.

Kapan Hak Pencairan JKP Bisa Hilang?

Hak menerima manfaat JKP dapat berakhir apabila terjadi kondisi tertentu yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Salah satu hal penting adalah batas waktu pengajuan klaim setelah PHK.

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2025, hak atas manfaat JKP hilang apabila:

  1. Tidak mengajukan klaim selama enam bulan sejak PHK. Pengajuan perlu dilakukan dalam periode yang telah ditentukan.
  2. Sudah mendapatkan pekerjaan. Manfaat uang tunai dihentikan ketika penerima kembali bekerja.
  3. Peserta meninggal dunia. Hak atas manfaat JKP berakhir sesuai ketentuan.
BACA JUGA:  Cara Cek NIK Karyawan di SIPP BPJS Ketenagakerjaan Online, Begini Langkah Mudahnya

Perubahan batas waktu tersebut penting diperhatikan karena aturan sebelumnya menggunakan jangka waktu tiga bulan. Sejak PP Nomor 6 Tahun 2025 berlaku, batas pengajuan klaim menjadi enam bulan sejak PHK.

PHK Seperti Apa yang Tidak Bisa Mendapatkan JKP?

Tidak semua alasan berakhirnya hubungan kerja termasuk dalam kategori PHK yang berhak mendapatkan manfaat JKP. Peraturan menetapkan sejumlah pengecualian yang perlu diketahui pekerja.

Kondisi yang tidak memenuhi kriteria penerima JKP antara lain:

  • Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
  • Mengalami cacat total tetap.
  • Memasuki masa pensiun.
  • Meninggal dunia.
  • Pekerja PKWT yang hubungan kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak.

Khusus pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), manfaat JKP dapat diberikan apabila perusahaan melakukan PHK sebelum masa kontrak berakhir. Berakhirnya kontrak sesuai tanggal yang disepakati tidak termasuk kategori tersebut.

Cara Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan Secara Online

Pengajuan manfaat JKP dapat dilakukan secara daring melalui portal JKP yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIAPkerja). Prosesnya dimulai dengan pelaporan PHK, pengisian data peserta, hingga verifikasi dokumen oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut tahapan pencairan JKP yang perlu dilakukan:

1. Membuka portal SIAPkerja

  • Akses layanan resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.
  • Masuk menggunakan akun yang telah terdaftar.

2. Melaporkan kejadian PHK

  • Pilih menu pelaporan PHK pada portal JKP.
  • Isi informasi mengenai perusahaan dan tanggal PHK.
  • Unggah dokumen bukti pemutusan hubungan kerja.

3. Mengajukan manfaat uang tunai

  • Lengkapi data pribadi dan NPWP jika tersedia.
  • Masukkan nomor rekening bank untuk pembayaran.
  • Lakukan verifikasi identitas melalui swafoto.

4. Menyetujui komitmen pencarian kerja

  • Isi Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK).
  • Lengkapi surat pernyataan yang dipersyaratkan.
  • Kirim permohonan manfaat JKP.

5. Menunggu proses verifikasi

  • BPJS Ketenagakerjaan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data.
  • Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, manfaat uang tunai disalurkan ke rekening terdaftar.

Pengajuan perlu dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan aktivitas pencarian kerja. Prosedur tersebut mengacu pada informasi layanan JKP BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Klaim JKP

Kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses pencairan JKP BPJS Ketenagakerjaan. Bukti PHK harus sesuai ketentuan agar proses verifikasi dapat berjalan.

Berikut dokumen yang perlu dipersiapkan:

BACA JUGA:  Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Lewat JMO, Cek Syarat dan Prosesnya
No. Dokumen Keterangan
1 KTP/NIK Identitas peserta
2 Bukti PHK Dokumen resmi pemutusan hubungan kerja
3 Perjanjian bersama Jika PHK berdasarkan kesepakatan
4 Putusan PHI Jika terdapat putusan pengadilan hubungan industrial
5 NPWP Jika tersedia
6 Nomor rekening Untuk pembayaran manfaat
7 Akun SIAPkerja Untuk proses pengajuan daring

Bukti PHK dapat berupa surat pemberitahuan PHK beserta tanda terima laporan dari instansi ketenagakerjaan, perjanjian bersama dengan bukti pendaftaran atau pelaporan, maupun putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen tambahan dapat diminta sesuai kondisi pengajuan.

Apa Saja Manfaat JKP Selain Uang Tunai?

JKP BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan bantuan uang tunai kepada pekerja yang terkena PHK. Program ini juga menyediakan layanan informasi pasar kerja dan pelatihan untuk mendukung proses kembali bekerja.

Terdapat tiga manfaat utama dalam program JKP.

1. Bantuan Uang Tunai

Manfaat uang tunai diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa kehilangan pekerjaan.

  • Besaran pembayaran 60 persen dari upah terakhir.
  • Pembayaran maksimal enam bulan.
  • Perhitungan upah dibatasi maksimal Rp5 juta.

2. Informasi Pasar Kerja

Layanan informasi pasar kerja membantu peserta memperoleh informasi mengenai peluang pekerjaan.

  • Informasi lowongan pekerjaan.
  • Bimbingan jabatan.
  • Asesmen atau penilaian diri.
  • Konseling karier sesuai kebutuhan.

3. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja disediakan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja.

  • Pelatihan berbasis kompetensi.
  • Dilaksanakan melalui lembaga pelatihan yang memenuhi ketentuan.
  • Dapat diselenggarakan secara daring maupun luring.

Ketiga manfaat tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan sekaligus membantu pekerja kembali memperoleh penghasilan setelah mengalami PHK.

Perbedaan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan

JKP dan JHT merupakan dua program berbeda dalam BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan paling mendasar terletak pada tujuan perlindungan, sumber manfaat, dan kondisi yang memungkinkan pengajuan.

Berikut perbandingan JKP dan JHT:

Aspek JKP JHT
Kepanjangan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jaminan Hari Tua
Tujuan Perlindungan saat PHK Tabungan hari tua
Bentuk manfaat Uang tunai, pelatihan, informasi kerja Saldo tabungan dan hasil pengembangan
Pembayaran Maksimal 6 bulan Sesuai ketentuan klaim JHT
Persyaratan PHK dan masa iur Memenuhi ketentuan pencairan JHT
Penerima Peserta yang memenuhi syarat JKP Peserta yang memenuhi syarat JHT

Perbedaan ini penting karena pencairan JKP tidak sama dengan pencairan saldo JHT. Bahkan, peserta dapat mengajukan manfaat JHT selama menerima manfaat JKP sepanjang memenuhi persyaratan program JHT.

Cara Menghubungi Layanan Pengaduan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Kendala pengajuan JKP dapat terjadi karena dokumen tidak lengkap, data kepesertaan belum sesuai, atau proses verifikasi yang membutuhkan pemeriksaan tambahan. Layanan pengaduan tersedia melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Berikut saluran informasi yang dapat digunakan:

Layanan Kontak
BPJS Ketenagakerjaan 175
Email BPJS Ketenagakerjaan care@bpjsketenagakerjaan.go.id
Kemnaker Call Center 1500630
Email layanan JKP halo@jkp.go.id
Pengaduan JKP halo.jkp.go.id
Informasi BPJS Ketenagakerjaan Website resmi

Ketika menyampaikan pengaduan, informasi mengenai nomor kepesertaan, tanggal PHK, dan kendala pengajuan perlu disiapkan. Data pribadi seperti kata sandi dan kode OTP tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.

Penutup

JKP BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan paling banyak tiga kali selama masa usia kerja. Pengajuan kedua mensyaratkan masa iur minimal lima tahun sejak menerima manfaat pertama, sedangkan pengajuan ketiga membutuhkan masa iur minimal lima tahun setelah manfaat kedua diterima.

Untuk pengajuan pertama, peserta harus memiliki masa iur minimal 12 bulan dalam rentang 24 bulan kalender sebelum PHK. Manfaat uang tunai yang diberikan sebesar 60 persen dari upah terakhir dengan batas perhitungan Rp5 juta dan pembayaran maksimal selama enam bulan.

Selain bantuan uang tunai, JKP BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Ketentuan pencairan mengacu pada PP Nomor 37 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 6 Tahun 2025.