Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan sejumlah langkah untuk menekan inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Usulan tersebut mencakup subsidi listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga subsidi angkutan udara.
Langkah tersebut disampaikan setelah Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (26/10/2026). Pemerintah dinilai perlu menyiapkan strategi sejak dini karena peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.
Selain subsidi, Mendagri juga mendorong penguatan bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan inflasi Desember 2026 agar tidak melampaui target pemerintah.
Mendagri Usul Subsidi Listrik dan BBM untuk Tekan Inflasi Nataru
Usulan subsidi listrik dan BBM menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga selama periode libur akhir tahun. Tito Karnavian menilai peningkatan kebutuhan masyarakat perlu diimbangi dengan ketersediaan energi dan kebijakan yang dapat menjaga pengeluaran rumah tangga.
Dalam rapat koordinasi di Jakarta pada 26 Oktober 2026, Tito menyampaikan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian subsidi agar inflasi tahunan pada Desember tidak meningkat melewati batas sasaran.
Beberapa usulan utama yang disampaikan Mendagri meliputi:
- Subsidi listrik: Pemerintah diminta mempertimbangkan bantuan tarif listrik bagi pelanggan dengan daya 1.200 watt sebagaimana disebutkan dalam pernyataan Tito.
- Penambahan pasokan BBM: Ketersediaan BBM bersubsidi perlu diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat.
- Subsidi angkutan udara: Dukungan terhadap sektor penerbangan diusulkan untuk membantu mengendalikan tarif perjalanan.
- Penguatan bansos: Bantuan sosial diperlukan untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat, terutama kelompok rentan.
- Operasi pasar: Intervensi harga pangan perlu dilakukan di daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas.
Tito menyebut kebijakan subsidi listrik pernah diterapkan sebelumnya dan dinilai mampu mendorong deflasi. Namun, usulan untuk Nataru 2026/2027 masih membutuhkan pembahasan dan keputusan pemerintah.
Alasan Pemerintah Perlu Mengendalikan Inflasi Saat Nataru
Periode Natal dan Tahun Baru biasanya diikuti peningkatan aktivitas ekonomi dan perjalanan masyarakat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan, mulai dari bahan makanan, energi, hingga layanan transportasi.
Peningkatan permintaan yang tidak diimbangi ketersediaan barang dan jasa berpotensi mendorong kenaikan harga. Karena itu, pengendalian inflasi Nataru menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.
Beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi inflasi akhir tahun antara lain:
- Lonjakan kebutuhan pangan: Permintaan bahan makanan dan minuman biasanya meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
- Mobilitas masyarakat: Perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, bus, kapal, dan pesawat meningkatkan kebutuhan BBM serta layanan transportasi.
- Tarif perjalanan: Kenaikan harga tiket pesawat dan biaya transportasi dapat menambah pengeluaran rumah tangga.
- Distribusi barang: Peningkatan aktivitas pengiriman dan kebutuhan logistik dapat memengaruhi harga komoditas di sejumlah daerah.
- Daya beli masyarakat: Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi kemampuan belanja, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan terbatas.
Pemerintah perlu mengantisipasi faktor tersebut melalui kebijakan yang terkoordinasi. Pengendalian harga tidak cukup hanya dilakukan melalui subsidi energi, tetapi juga membutuhkan ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi.
Inflasi September 2026 Tercatat 3,28 Persen
Data inflasi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan langkah antisipasi menjelang Nataru. Tito menyebut inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) pada September 2026 mencapai 3,28 persen.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah, yakni 1,5-3,5 persen. Meski demikian, pemerintah perlu memperhatikan potensi kenaikan harga pada Desember seiring meningkatnya permintaan masyarakat.
Berikut gambaran data inflasi yang disampaikan dalam pembahasan tersebut:
| Indikator | Angka |
|---|---|
| Inflasi tahunan September 2026 | 3,28% |
| Inflasi bulanan Agustus-September 2026 | 0,30% |
| Batas bawah sasaran inflasi | 1,5% |
| Batas atas sasaran inflasi | 3,5% |
| Ambang yang diwaspadai Mendagri | Di atas 3,5% |
Kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,30 persen menunjukkan adanya tekanan harga dalam periode tersebut. Pemerintah perlu mencermati perkembangan harga komoditas agar kenaikan tidak berlanjut hingga akhir tahun.
Harga Cabai Jadi Salah Satu Penyumbang Kenaikan Inflasi
Selain kebutuhan energi dan transportasi, harga pangan juga menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi Nataru. Tito menyebut kenaikan harga pada kelompok makanan dan minuman, khususnya cabai rawit dan cabai merah, turut memengaruhi inflasi September 2026.
Kondisi tersebut berkaitan dengan penurunan produksi di sejumlah daerah akibat kekeringan. Berkurangnya pasokan dapat menyebabkan harga komoditas meningkat ketika permintaan masyarakat tetap tinggi.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengendalian harga pangan meliputi:
- Produksi cabai: Gangguan cuaca dan kekeringan dapat mengurangi hasil panen di daerah sentra produksi.
- Ketersediaan stok: Pasokan perlu dijaga agar kebutuhan pasar dapat terpenuhi.
- Distribusi antardaerah: Kelancaran pengiriman membantu mengurangi perbedaan harga yang terlalu tinggi.
- Intervensi pemerintah: Operasi pasar dapat dilakukan untuk membantu menstabilkan harga komoditas tertentu.
- Pemantauan harga: Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan secara berkala.
Sementara itu, harga beras secara umum disebut masih relatif stabil. Meski demikian, sejumlah daerah masih mencatat harga di atas harga acuan pemerintah sehingga diperlukan intervensi untuk menjaga keterjangkauan.
Subsidi Listrik 1.200 Watt Jadi Salah Satu Opsi
Subsidi listrik menjadi salah satu usulan yang disampaikan Tito untuk membantu menekan tekanan inflasi menjelang Desember 2026. Ia menyinggung kebijakan serupa yang pernah dilakukan pemerintah dan dinilai memberikan dampak terhadap penurunan harga secara umum.
Usulan tersebut menyasar pelanggan listrik dengan daya 1.200 watt sebagaimana disebut dalam pernyataan Mendagri. Namun, belum ada keputusan resmi mengenai kelompok penerima, besaran potongan tarif, maupun periode pemberian subsidi.
Hal penting mengenai usulan subsidi listrik antara lain:
- Sasaran awal usulan: Pelanggan listrik dengan daya 1.200 watt.
- Tujuan: Membantu mengurangi pengeluaran energi rumah tangga.
- Dampak yang diharapkan: Menjaga daya beli dan membantu menekan tekanan inflasi.
- Besaran bantuan: Belum diumumkan.
- Waktu pelaksanaan: Belum ditetapkan secara resmi.
Dengan demikian, usulan tersebut belum dapat dianggap sebagai program diskon listrik yang sudah berlaku. Keputusan pelaksanaan masih memerlukan pembahasan lintas kementerian dan instansi terkait.
Pasokan BBM Bersubsidi Diusulkan Ditambah
Usulan berikutnya berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi. Peningkatan perjalanan masyarakat selama libur Nataru diperkirakan dapat meningkatkan kebutuhan BBM, terutama pada jalur transportasi yang ramai dilalui pemudik dan wisatawan.
Tito mendorong pemerintah mempertimbangkan penambahan pasokan BBM bersubsidi agar kebutuhan energi dapat terpenuhi. Ketersediaan bahan bakar dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas sekaligus mencegah tekanan biaya transportasi.
Beberapa langkah yang berkaitan dengan usulan tersebut meliputi:
- Menjaga ketersediaan stok BBM. Pasokan perlu disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan selama libur akhir tahun.
- Memantau distribusi energi. Penyaluran perlu diperhatikan, terutama di jalur perjalanan dan wilayah dengan permintaan tinggi.
- Mengantisipasi antrean pembelian. Ketersediaan di stasiun pengisian bahan bakar perlu dijaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
- Mengawasi penyaluran subsidi. BBM bersubsidi harus disalurkan sesuai ketentuan penerima dan peruntukannya.
Belum ada rincian resmi mengenai tambahan kuota, volume pasokan, maupun anggaran yang diperlukan. Penyesuaian kebijakan tetap bergantung pada keputusan pemerintah dan kondisi kebutuhan energi nasional.
Mendagri Usul Subsidi Tiket Pesawat dan Pengendalian Tarif
Selain listrik dan BBM, Tito mengusulkan subsidi angkutan udara untuk mengantisipasi kenaikan biaya perjalanan selama Nataru. Tarif penerbangan menjadi perhatian karena peningkatan jumlah penumpang dapat mendorong kenaikan harga tiket.
Tito juga meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, berkoordinasi dengan maskapai penerbangan. Maskapai diharapkan tidak menetapkan tarif pada batas tertinggi ketika permintaan perjalanan meningkat.
Beberapa poin yang menjadi perhatian pemerintah antara lain:
- Koordinasi dengan maskapai: Pemerintah perlu membahas kebijakan tarif penerbangan menjelang masa liburan.
- Menjaga keterjangkauan tiket: Harga perjalanan diharapkan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- Memperhatikan tingkat keterisian pesawat: Peningkatan jumlah penumpang dapat menjadi pertimbangan maskapai dalam menentukan tarif.
- Mempertimbangkan subsidi penerbangan: Dukungan pemerintah diusulkan untuk membantu mengendalikan biaya angkutan udara.
Usulan subsidi angkutan udara tersebut belum disertai rincian nominal maupun jadwal pelaksanaan. Kebijakan tarif dan dukungan pembiayaan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Bansos dan Operasi Pasar Juga Disiapkan untuk Menekan Inflasi
Pengendalian inflasi Nataru tidak hanya berkaitan dengan kebijakan subsidi energi dan transportasi. Tito juga mendorong penguatan bantuan sosial serta operasi pasar untuk menjaga daya beli dan kestabilan harga pangan.
Bantuan sosial dapat diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kemampuan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, operasi pasar perlu diarahkan ke daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas.
Berikut langkah yang didorong dalam pengendalian inflasi:
- Bantuan sosial tunai: Membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar.
- Bantuan sosial nontunai: Mendukung pemenuhan kebutuhan melalui bantuan yang disalurkan sesuai program.
- Bantuan pangan: Menjaga akses masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok.
- Operasi pasar: Menambah ketersediaan komoditas dan membantu menjaga harga.
- Pemantauan daerah: Mengidentifikasi wilayah dan komoditas yang membutuhkan intervensi.
Operasi pasar dapat melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan instansi terkait lainnya. Pelaksanaannya perlu menggunakan data harga dan kondisi pasokan di setiap daerah agar bantuan lebih tepat sasaran.
Apakah Subsidi Listrik dan BBM Nataru 2026 Sudah Resmi?
Hingga informasi yang disampaikan Mendagri pada 26 Oktober 2026, subsidi listrik, penambahan pasokan BBM bersubsidi, dan subsidi angkutan udara masih berupa usulan. Belum terdapat kepastian mengenai besaran bantuan, penerima, maupun tanggal pelaksanaannya.
Karena itu, informasi mengenai subsidi Nataru perlu dibedakan antara usulan pemerintah dan keputusan yang sudah ditetapkan.
Berikut status masing-masing usulan:
| Jenis Kebijakan | Status Informasi |
|---|---|
| Subsidi listrik 1.200 watt | Masih berupa usulan |
| Penambahan pasokan BBM bersubsidi | Masih berupa usulan |
| Subsidi angkutan udara | Masih berupa usulan |
| Pengendalian tarif tiket pesawat | Usulan koordinasi dengan maskapai |
| Penguatan bansos | Didorong untuk menjaga daya beli |
| Operasi pasar | Didorong berdasarkan kondisi daerah |
Perkembangan kebijakan dapat dipantau melalui pengumuman Kemendagri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, serta instansi terkait lainnya.
Penutup
Usulan Mendagri Tito Karnavian untuk menekan inflasi Nataru 2026/2027 mencakup subsidi listrik, penambahan pasokan BBM bersubsidi, dan subsidi angkutan udara. Langkah tersebut disiapkan sebagai antisipasi terhadap peningkatan permintaan barang dan jasa selama libur Natal dan Tahun Baru.
Selain subsidi, pemerintah juga didorong memperkuat bantuan sosial dan operasi pasar untuk menjaga daya beli serta kestabilan harga kebutuhan pokok. Pengendalian harga cabai, beras, dan komoditas pangan lainnya menjadi bagian penting dari strategi menghadapi tekanan inflasi akhir tahun.
Meski demikian, usulan subsidi listrik dan BBM belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Besaran bantuan, kelompok penerima, anggaran, serta jadwal pelaksanaan masih menunggu pembahasan dan pengumuman lebih lanjut.